Kebijakan pemerintah sangatlah penting demi berjalannya sebuah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan tentu memerlukan regulasi-regulasi yang memberikan keuntungan bagi semua pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat.

Selain regulasi, birokrasi juga perlu diperhatikan dan diisi oleh orang-orang yang berkompeten pada bidangnya. Hal ini perlu diperhatikan agar proses kerja menjadi lebih mudah dan lebih cepat.

Salah satu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah BUMN yang merupakan tonggak terbesar ekonomi Indonesia dalam mengelola sumber daya alam Indonesia. Selain BUMN, tentu juga ada sektor penting lainnya, yakni UMKM yang telah terbukti memberikan keuntungan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia.

Di tahun 2020 ini, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan kepada publik sebuah platform digital yang bernama PaDi UMKM atau Pasar Digital UMKM. PaDi UMKM ini akan menjadi tempat bertemunya UMKM dan BUMN dalam hal pengadaan barang dan jasa BUMN.

UMKM tentu harus terus meningkatkan kualitas produk barang dan jasa mereka. Hal ini perlu dilakukan agar penawaran kepada BUMN menjadi lebih baik. BUMN tentu memerlukan barang dan jasa dengan kualitas tinggi untuk meningkatkan kinerja mereka kepada negara.

BUMN memang memiliki anggaran yang cukup besar untuk pengadaan barang dan jasanya. Oleh karena itu, pemerintah telah merumuskan sebuah formula yang dipuji banyak pihak. Yakni mewajibkan BUMN untuk bertransaksi kepada UMKM. Hal ini sangat penting demi sinergi antar kementerian di Indonesia semakin baik.

Dengan adanya PaDi UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM bisa mendapatkan data profil usaha yang lengkap. Selanjutnya, dengan data ini bisa dibuat pemetaan usaha yang lebih bagus bagi UMKM ke depannya.

Bagi BUMN sendiri, mereka tidak perlu mencari vendor ke luar negeri untuk proyek senilai maksimal Rp14 milliar. Untuk proyek di atas Rp14 milliar memang masih dilakukan dengan sistem tender.

Selain itu, pemerintah bisa memanfaatkan PaDi UMKM sebagai salah satu alat yang digunakan untuk memonitor belanja BUMN yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga melakukan evaluasi kepada BUMN yang dinilai buruk dalam hal belanja kepada UMKM.

UMKM juga mendapatkan keuntungan penting dengan hadirnya PaDi UMKM. Mereka bisa mendapatkan kesempatan transaksi dengan BUMN yang tentunya dengan anggaran yang besar. Belum lagi mereka juga bisa mendapatkan kemudahan dalam hal pembiayaan.

Mereka bisa mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan non-bank maupun bank dengan cara menunjukkan invoice pesanan mereka. Selain itu, mereka juga bisa memperluas akses pasar mereka hingga ke level internasional. Hal ini berlaku bagi seller B2B maupun B2C yang ada di PaDi UMKM.

Saat ini sudah ada 57 ribu UMKM yang telah bergabung dengan PaDi UMKM. Diharapkan adanya peningkatan UMKM yang bergabung dengan PaDi UMKM di tahun 2021 nanti.

Pemerintah sangat berharap kepada UMKM dapat menyerap anggaran belanja BUMN yang sangat besar demi peningkatan ekonomi nasional.

By gerard